Pigai Bantah Pernah Minta Masyarakat Belanja Rp 1 Juta per Bulan di Kopdes

Pigai mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.
Dia juga meminta publik mengutamakan informasi dari media massa yang kredibel dan menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik.
"Jangan lagi percaya sumber tidak jelas!" tegas dia.
Mantan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM itu mengatakan penyebaran informasi tidak benar telah menurunkan kredibilitas dari sang penyebar.
Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian HAM, Pungka M Sinaga telah membantah narasi yang mengeklaim bahwa Natalius Pigai mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja di Koperasi Merah Putih senilai Rp 1 juta per bulan.
"Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya," ucapnya, dilansir dari laman resmi Kemenham.
Adapun bantahan serupa juga disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman resmi lembaga tersebut.
“Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM) Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp 1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar,” tulis laman tersebut.
Tim Cek Fakta Kompas.com menyatakan unggahan yang mengeklaim PIgai mengimbau masyarakat berbelanja di Koperasi Merah Putih Rp 1 juta per bulan adalah hoaks.
Sebelumnya: Ayah Tiri di Sampang Perkosa Anak, Korban Diselamatkan Paman dan Bibi setelah Dituduh Bohong oleh Ibunya
Selanjutnya: Warga Diteror Tetangga hingga Pintu Rusak Sempat Dimediasi Sejak 2024
Artikel Terkait
- Penyebab Kematian Mendadak Bintang Jurassic Park, Sam Neill Akhirnya Diungkap
- Meriah! BEC 2026 Padukan Nilai Historis, Budaya hingga Fashion Global
- Argentina Libur Nasional Usai Messi Dkk Gagal Juara Piala Dunia
- Kisah Minos Antoni, Sukses Menyulap Sampah Pantai Pulisan Jadi Kerajinan Bernilai Jutaan Rupiah
- Final Piala Dunia 2026 Spanyol Argentina: Stadion Mulai Ramai, Jurnalis Membludak
- DPRD DKI Kawal Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL yang Bertahun-tahun Tertunda
- RUU Bantuan Kematian Prancis Tunggu Putusan Dewan Konstitusi
- AS-Iran Perang Lagi, 18 Maskapai Ini Batalkan Penerbangan ke Timur Tengah
